Berita KASN (64)
Penerapan Sistem Merit dengan Pengembangan Kompetensi ASN di Kementerian PUPR
Solo-www.kasn.go.id. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mendukung dan mengapresiasi upaya yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menerapkan sistem merit dalam manajemen ASN dengan memberikan pelatihan pengelolaan gap kompetensi individu, sehingga diharapkan akan terwujud ASN yang profesional dan berintegritas. Kegiatan pelatihan tersebut dilaksanakan selama 5 hari di Solo, 20 s.d. 25 November 2017.
Depok, 24 November 2017 – Bertempat di Hotel Santika, Depok, hari ini Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melakukan penyusunan Pedoman Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara. Pedoman ini didasari oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Palu-www.kasn.go.id. Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola mengharapkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memandu dan mengawasi penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat membuka sosialisasi tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi dan peran KASN sebagai pengawas penerapan sistem merit serta penandatanganan kesepakatan kerja sama penilaian kompetensi melalui assessment center antara Gubernur dan Bupati/Walikota se-Provinsi Sulawesi Tengah di Hotel Mercure Palu, Rabu (22/11).
SIARAN PERS
KASN dan KPK Perkuat Sinergi untuk Memberantas KKN
Jakarta, 16 November 2017 – Bertempat di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan KPK untuk memperkuat sinergi dalam pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
MEDIA ALERT: KASN Keluarkan Surat Edaran terkait Pengawasan Netralitas ASN di Masa Pilkada
MEDIA ALERT
KASN Keluarkan Surat Edaran terkait Pengawasan
Netralitas ASN di Masa Pilkada
Jakarta, 14 November 2017 – Dalam rangka memperkuat proses dan integrasi seluruh alur pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di lingkungan instansi pemerintah, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengeluarkan Surat Edaran mengenai Pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018.
Menindaklanjuti Rekomendasi, KASN Selenggarakan Rakor dengan Mitra Kerja
Yogyakarta-www.kasn.go.id - Rekomendasi yang diterbitkan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) merupakan bagian terpenting dalam penyelenggaran sistem merit dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di dalam birokrasi pemerintah. Untuk itu, rapat koordinasi dengan mitra kerja KASN yang diselenggarakan di Yogyakarta, hari ini Kamis, (12/10) adalah rangkaian dari kegiatan menindaklanjuti rekomendasi yang belum dilaksanakan oleh beberapa pemerintah daerah. Rakor yang sama sebelumnya telah dilaksanakan di Lombok dan Malang beberapa waktu lalu.
Batam-www.kasn.go.id. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menilai tren pemerintah daerah dalam membangun sistem merit yang diimplementasikan dalam pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dari waktu ke waktu semakin baik dan berkualitas.
SIARAN PERS
KASN Luncurkan Aplikasi SIJAPTI
Jakarta, 26 September 2017 – Dalam rangka memperkuat proses dan integrasi seluruh alur pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di lingkungan instansi pemerintah, hari ini Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) meluncurkan aplikasi Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (SIJAPTI). Aplikasi tersebut mencakup keseluruhan proses seleksi, mulai dari konsultasi, penyampaian dokumen rencana seleksi dan laporan hasil seleksi, serta dokumentasi database JPT.
KASN Ingatkan DPR Patuhi UU ASN
Jakarta-kasn.go.id - Komisi Aparatur Sipil Negara sudah mengingatkan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menggelar seleksi terbuka dalam rangka pengisian posisi sekretaris jenderal DPR yang akan kosong pada 1 Oktober. Pimpinan DPR diingatkan untuk tidak melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara untuk kedua kalinya tahun ini. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat juga diminta untuk mengutamakan transparansi saat mengisi posisi sekretaris jenderal DPR karena kewenangan strategis yang dimilikinya. Posisi pejabat tertinggi Sekretariat Jenderal DPR itu sebaiknya diisi pejabat profesional yang bebas dari kepentingan pimpinan dan anggota Dewan.
Jakarta - Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi menerima kunjungan Ketua Ombudsman Australia Michael Manthorpe di ruang rapat ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada Rabu (6/9) kemarin. Dalam kunjungan tersebut Michael Manthorpe juga didampingi oleh Lisa Collect sebagai Direktur Tim Internasional Ombusman
